Requiem

Anggrek hitam di dahan itu menghisap maut.

Angin tampak surut, berat, jera tertambat.

Waktu berkarat, secoklat korosi asap,

lekat pada lumut yang jemu menunggu seraut harap.

 

Pada marjin kalimat yang berkeringat,

penglihatanmu sembab

selembab serasah menggumamkan sepotong ayat,

patah-patah, megap, seperti prajurit sekarat.

 

Iklim makin anomali di ujung lidah matahari.

Daun-daun mengatupkan do’a pagi hari.

 

Bisakah kita berpaling dari ajal yang merapat,

sesaat sebelum senja

 

selesai melepaskan nama-nama, sebelum mega

di seperempat lengkung cakrawala

 

tak menggubris lengking nyaring wiwik kelabu

di separuh teduh,

di mana duka menitis, seperti tetesan air tebu,

di cangkir yang jenuh.

 

Kau hanya ingin belasungkawa

pada sebentar ruas usia

di padang kandas

sekeras savana Ndana.

 

2014

requiem

Relief

dieng 2

Foto : Hery Sudarno

Di bongkahan batu rompal, terpahat

seekor belibis yang menangis.

Garit semburat

melesakkan maut yang amis.

 

Seseorang menatap lekap-lekap,

memindai tera di udara,

merupa hawa,

dan langit terhisap.

 

Di candi yang rumpang itu,

gema menggaungkan saat

di abad yang kelu

di antara abjad yang sekarat.

 

Kakawin melantun lesu.

 

Pernah seorang Kawi

semadhi

menerakan guru lagu,

perih yang merdu.

 

Suralaya,

tangga ufuk,

palka cakrawala,

kodrat yang remuk.

 

Di batu rompal

ada yang sakral

ada yang tak terbingkai

akal.

 

2014

Pameran Fotografi EBN

Ada yang berbeda di teras Perpustakaan IPB sejak kemarin (26 Maret 2014). Jajaran foto-foto memukau mata yang dipajang dengan background hitam yang membuatnya tampak elegan. Bendera kebanggaan rakyat Indonesia, Sang Saka Merah Putih, menjadi pembuka pameran fotografi hasil penelitian tim Ekspedisi Batas Negeri di Pulau Ndana.

Sebagai salah satu rangkaian acara Ekspedisi Batas Negeri, Pameran foto ini menggambarkan proses perjalanan tim Ekspedisi dari awal hingga akhir. Sekaligus publikasi Seminar N asional yang membahas kebijakan pengelolaan pulau Ndana sebagai pulau yang menjadi batas selatan NKRI dari sudut pandangkonservasi dan militer.

Pameran fotografi ini akan berlangsung selama 4 hari, dimulai pada hari selasa 25 Maret 2014 hingga jumat 28 Maret 2014. Beberapa anggota UKF berjaga untuk menginterpretasikan foto-foto kepada pengunjung yang melihat. Sesekali ada percakapan diantara mereka, menanyakan lokasi pengambilan foto-foto tersebut atau sekadar ingin tahu nama jenis satwa yang ada di foto.

Yang menarik sebenarnya, pameran ini tidak hanya menyuguhkan keindahan atau keunikan flora dan fauna saja, namun juga kenyataan bahwa flora-fauna tersebut ada di pulau Ndana. Pulau yang tidak akrab di telinga bagi sebagian pengunjung. Pulau yang harusnya menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia karena lokasinya sebagai batas selatan NKRI. Jangan sampai masyarakat akrab dengan namanya setelah terjadi konflik dengan Negara lain seperti Sipadan dan Ligitan.

Seminar Nasional UKF EXPO 2013

UKM Uni Konservasi Fauna (UKF) IPB merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang pelestarian satwa dan lingkungan. Salah satu kegiatan tahunan UKF yaitu UKF EXPO yang telah berjalan selama 10 tahun (2004-2013) dengan berbagai tema menarik terkait isu terhangat disetiap tahunnya. Tahun 2013 ini, kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Departemen Kemasyarakatan, Bidang Sosial-Lingkungan UKF mengangkat tema “Peran Masyarakat Adat dalam Upaya Konservasi Hutan”.

Rangkaian kegiatan UKF EXPO 2013 terdiri atas tiga kegiatan yaitu ziarah budaya pada tanggal 28-29 September 2013 di Kasepuhan Ciptagelar (TNGHS). Kegiatan kedua yaitu Exhibition pada tanggal 7-11 Oktober 2013 di Koridor Fakultas Ekologi Manusia IPB dan kegiatan puncak rangkaian UKF EXPO yaitu Seminar Nasional pada tanggal 12 Oktober 2013 di Auditorium Toyyib Hadiwijaya, Fakultas Pertanian, IPB. Kegiatan ini disponsori oleh Bank BRI dan didukung oleh Kompas serta Centium

Seminar Nasional dimulai pukul 08.50 WIB. Acara pertama dibuka oleh sambutan dari ketua panitia UKF EXPO 2013, Hasna Kamila, dilanjutkan oleh ketua umum UKM UKF, Ma’shum Afnani, serta Pembina UKM UKF, Dr. Ir. Jarwadi Budi Hernowo, M. ScF.. Moderator pada seminar ini adalah Bayu Asih Yulianto. Seminar dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama diisi oleh Dr. Jonny Purba (Kepala Bidang Kearifan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup) yang mengangkat topik mengenai “Upaya Konservasi yang Dilakukan Masyarakat Hukum Adat” dan Wa Ugis Suganda (Ketua Satuan Adat Banten Kidul) yang mengangkat topik “Eksistensi Masyarakat Adat terhadap Lingkungannya”.

Sesi kedua diisi oleh Anis Susanti Aliati, S. Hut, M. Si. (Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan) menjelaskan mengenai “Peran Kawasan Adat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi” dan Nia Ramdhaniaty, A. Md. (Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia) yang menjelaskan mengenai “Hidup Harmonis Bersama Masyarakat Adat”.

Pada sesi I, Dr. Jonny menjelaskan mengenai pengertian hutan adat, masyarakat adat, pasal-pasal yang menjelaskan mengenai keduanya, serta isu-isu yang berada di masyarakat hutan adat. Kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan yang didapat secara turun-temurun dari proses adaptasi panjang dari lingkungannya. Kunci yang menjembatani masyarakat adat dan konservasi adalah modal sosial.

Sementara itu, Wa Ugis sebagai perwakilan dari masyarakat adat memberikan pemahaman baru kepada peserta seminar mengenai masyarakat adat, terutama di daerah Banten Kidul. Beliau menceritakan sejarah adanya masyarakat adat Banten Kidul serta masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi. Berlakunya Putusan MK No. 35 tahun 2013 mengenai berubahnya pengertian hutan adat menjadi “hutan yang berada di wilayah adat” merupakan salah satu capaian yang sudah diinginkan selama ini, walaupun hutan yang diakui menjadi hutan adat hanya beberapa saja. Selain itu, berbagai LSM seperti AMAN dan RMI pun membantu memfasilitasi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai komunitas yang sudah terlebih dahulu berada di kawasan hutan sebelum negara ini ada.

Sesi II dimulai pukul 10.50 WIB. Di sesi ini dijelaskan mengenai pembagian kawasan konservasi, yakni suaka alam dan pelestarian alam oleh Ibu Anis. Hutan tidak pernah lepas dari keberadaan manusia di sekitarnya, baik masyarakat adat maupun masyarakat umum. PP No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.  Menurut pasal 49 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan desa konservasi, pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional serta izin pengusahaan jasa wisata alam dan menfasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

Materi berikutnya disampaikan oleh Ibu Nia dengan menekankan pada langkah pengelolaan konservasi bagi masyarakat adat. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang dikelola oleh masyarakat adat. Di dalamnya, ada pemukiman, kebun, ladang, huma dan hutan. Hutan adat masih diakui sebagai hutan negara namun, pasca keputusan MK, hutan adat masuk ke dalam hutan hak bukan hutan negara. Tetapi, ada beberapa syarat untuk memenuhi hal tersebut.

Syarat yang diwajibkan agar masyarakat adat diakui secara legal antara lain masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, kelembagaan, memiliki wilayah, masih melakukan pemungutan hasil hutan, memiliki bentuk pranata dan perangkat hukum. Peran lembaga akademisi sangat penting untuk melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat ini.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan Ibu Nia bahwa isu tata ruang menjadi satu area dimana persoalan kehutanan masyarakat adat dan sebagainya bisa masuk, sehingga mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa terlibat secara jauh dalam mendorong eksistensi legal masyarakat adat itu, terutama penelitian-penelitian ilmiah yang otoritasnya berada di mereka.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan Sesi diskusi selama 90 menit yang dibagi menjadi dua sesi dimana satu sesi terdiri dari 5 penanya. Respon peserta terhadap topik Seminar yang diangkat memunculkan banyak pertanyaan diantaranya 2 pertanyaan terbaik menurut pembicara yaitu seputar keberlanjutan sistem adat, terkait keputusan MK No. 35 tahun 2013 serta pengawasannya dan pertanyaan seputar konsep konservasi yang dijalankan oleh tiga Kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Keterbatasan waktu menyebabkan banyak pertanyaan peserta yang belum sempat diajukan dalam sesi ini.

Dari diskusi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan masyarakat adat dan konservasi meski demikian menyangkut esensi mendasar dari konstruksi integrasi nasional masa depan, hubungan negara dan masyarakat. Hutan pernah menjadi satu arena pemaknaan yang didominasi oleh negara. Saat ini, konstitusi yang lebih terbuka, hutan menjadi arena pemaknaan yang multiinterpretasi, negara, masyarakat adat, NGO, mungkin juga swasta terlibat di dalamnya.

Saat ini, masyarakat adat sedang menapaki satu strategi baru, terlibat dalam proses kekuasaan. Masyarakat adat memiliki dimensi-dimensi paradoksnya, tidak dapat dipukul rata. Jadi, dibutuhkan nilai-nilai universal untuk mengatasi ini. Kepentingan dan setiap perumusan kebijakan tidak bisa dinafikkan, disinilah pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat. Seminar pun ditutup pada pukul 12.50 WIB dengan pemberikan bingkisan kepada pembicara dan moderator Seminar Nasional UKF 2013.

Sadengan

Sadengan, padang penggembalaan seluas 80 hektar di Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Sadengan, semacam hamparan dengan rerumputan hijau ketika musim penghujan datang, dan menguning ketika kemarau menghinggapi wilayah tenggara Banyuwangi ini. Sadengan, serupa savana tenang bagi puluhan banteng, rusa, merak hijau, babi hutan, dan satwaliar lain mencari makan.

BrushOneKita akan menyaksikan teatrikal alam liar ketika fajar bangkit dari Timur, atau senja memberi tanda untuk menutup hari. Pada interval waktu itu, sadengan seperti seseorang yang rebah diguyur cahaya matahari yang menyengat, tapi ada semacam keriangan ketika bentangan itu menghalau fatamorgana.

Dalam keleluasaan itu, sepotong kisah seorang tua, yang konon membujang, hadir dengan narasi yang senyap. Orang-orang memanggilnya Mbah Sampun. Seorang  berambut panjang, putih. Ia berpakaian kusam dan lusuh. Ia berwajah bersahaja. Tak seorangpun dapat memberi penjelasan yang pasti mengenai asal-usulnya. Ketika ditanya mengenai persoalan itu, ia hanya berkata,”Saya berasal dari Blitar.” Selebihnya ia akan bercerita tentang keterpautan hidupnya dengan satwaliar yang berkeliaran di Sadengan.

Di belantara ini, ia telah hidup 30 tahun.

Pengelola kawasan TNAP  memintanya untuk mencatat komposisi individu banteng yang merumput di Sadengan, dari pagi hingga sore hari. Mbah Sampun menjalankan penuh dedikasi. Dari kegitan kecil dan terstruktur ini, kita bisa mendapatkan data populasi banteng yang runut. Tentu, ini berkah bagi peneliti satwaliar.

Mbah Sampun, hutan dan satwaliar, mungkin suatu relasi yang sulit untuk didefinisikan. Di sana ada kehidupan liar yang sering sekali menampakkan nuansa ekologis yang harmonis sekaligus magis. Di sana juga tergelar sepotong kisah manusia yang mungkin saja absurd. Ada semacam pencarian yang tak pernah rampung dalam diri Mbah Sampun dengan laku yang asketis. Lebih-lebih di era kini, ketika rasio menjadi bentuk sesembahan, dan alam tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang memiliki otoritas untuk mengada sebagaimana mestinya, keberadaan Mbah Sampun yang menyepi di belantara Alas Purwo, yang juga turut serta menjaga kehidupan di sana, tentu menawarkan suatu epistema yang perlu ditelisik lebih jauh.

 

F.A. Karim

Di Legon Pakis

Di sinilah aroma angin Barat berbaur oleh tiga ekosistem yang penuh ketegangan, belantara perawan bertabur nuansa magis yang kental, sawah yang diolah untuk penghidupan keseharian,  dan teluk dengan irama gelombang yang lamban. Terasa subtil memang, tapi Legon Pakis berada dalam tapal batas Taman Nasional (bagian lembaga negara yang mengelola kawasan pelestarian alam) yang sesekali menampilkan sosok yang menakutkan bagi warga yang berdiam diri di sana.

Manusia Badak

Ada semacam simtom untuk merelokasi mereka yang tinggal di Legon Pakis, konon demi kehidupan badak jawa yang terancam punah, konon pula, karena mereka tinggal di wilayah yang tidak seharusnya. Kita memang tidak tahu pasti tabiat kekuasaan yang beroperasi dengan pelbagai karakter, tapi kita tahu, negara berkewajiban menaungi warganya, sebagaimana dalam sila pancasila. Namun, ketika kita berada di Legon Pakis, perkampungan yang sunyi itu, kita tahu seorang yang tinggal di sana hanya ingin tenang mengolah sawah, mengail ikan di teluk, dan sesekali menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang ingin berwisata di Ujung Kulon. Kita tak tahu pasti, apakah mereka mengerti negara, siapa negara itu, apa negara itu.

Ujung Kulon senantiasa menampilkan pesona alam yang memukau, lebih-lebih di sana hidup badak jawa, satwa yang benar-benar langka dan sering menjadi sorotan dunia, tak ayal, banyak lembaga nasional dan dunia yang berlomba-lomba ingin terlibat dalam penyelamatanya dengan dana milyaran rupiah. Tentu saja kita senang dengan keterlibatan ini, namun kita tahu, orang-orang Legon Pakis, sebagian besar, masih beratap ijuk atau anyaman daun kelapa dan hanya hitungan jari semata, remaja yang sanggup meneruskan pendidikannya hingga jenjang SMA. Di kampung ini akses jalan tidak diperbaiki, fasilitas kesehatan tidak ada, untuk mendapatkan penerangan dari PLN mereka harus mengulur kabel sendiri dari kampung sebelah yang difasilitasi negara.

Pencanangan pemagaran kawasan hutan oleh LSM nasional yang disokong penuh oleh lembaga dari luar negeri pada akhirnya harus membebaskan sawah masyarakat seharga Rp 1,5 juta setiap penggarap. Ketika dikonfirmasi perihal kejadian ini mereka seperti tak berdaya oleh kekuasaan yang melingkupinya, kekuasaan yang sering beroperasi secara simbolik, yang oleh Bourdieu, sosiolog kontemporer dari Perancis, diungkapkan sebagai kekuasaan yang korbannya kadang tidak tahu dan menganggap apa yang menimpanya sebagai sesuatu yang sah. Barangkali begitulah penerimaan masyarakat Legon Pakis, karena seakan-akan mereka sama sekali tidak memiliki hak hidup di kawasan yang ditetapkan negara sebagai Taman Nasional.

Di Legon Pakis, kampung yang hening, bersih dan tertata rapi itu, seperti menyimpan penderitaan yang terpendam, ketidaktenangan hidup, tapi mereka mesti tetap menjalani karena waktu terus bergulir dan setiap yang hidup minimal membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Dan tentu saja, Legon Pakis adalah Indonesia, dan Indonesia yang kita harapkan berkeadilan sosial bagi warganya sendiri.

 

F.A. Karim